Aku menemuinya dalam gelap, kala bulan di langit berwujud tak lengkap.

Namanya Rina. Hanya Rina. Setidaknya begitulah dia memperkenalkan diri kepadaku. Rambutnya tergerai lurus sebahu. Lumayan tinggi badannya, mungkin sekira 160 cm. Berat tubuhnya proporsional dengan tinggi badannya. Umurnya aku tak tahu pasti. Mungkin 30 tahun.

Aku menemuinya di keremangan malam di sebuah kota di pinggiran Jawa Timur. Kala itu, aku baru saja mampir ke sebuah warung, dan seorang pria paro baya dengan mulut bau alkohol menghampiriku.

Jam di ponselku menunjukkan angka 00.25 WIB. Aku memesan secangkir kopi. Pria itu, dengan kumis tipis dan mata memerah, juga memesan kopi.

”Gelem (mau), Mas?” katanya menawariku sesuatu yang tak jelas. Namun, lirikan matanya mengarah ke dua orang perempuan di pojokan warung. Keduanya bercanda dengan tawa renyah yang sangat lepas.

Ya, bapak itu tengah menawarkan perempuan. Jual-beli: dia makelar dan aku calon pembeli. Barangnya ya kedua perempuan itu.

”Berapa, Pak?” tanyaku.

”Yang mana?”

Aku diam sejenak, memandang kedua perempuan itu. ”Yang pakai jaket biru, yang rambutnya sebahu,” kataku.

Pria itu mengangkat satu jari telunjuknya. ”Seratus.”

Aku tak tahu apa tarif itu terlalu mahal atau tidak. Mungkin dia tahu aku tak pernah singgah ke situ, jadi tak jadi soal jika diberi tarif di atas harga sehari-harinya.

”Seratus ribu itu sampai pagi, Pak?” tanyaku sambil tertawa.

”Tambahi Rp 30 ribu,” katanya mengacungkan jari manis, telunjuk, dan tengahnya.

Kuiyakan saja harga yang ditawarkannya. Kupikir tak jadi soal. Pagi harinya, sebelum malamnya aku singgah di warung itu, aku baru tahu sebuah koran terbitan Jakarta menurunkan tulisanku. Lumayan, ada honor baru masuk rekening. Dan berarti aku punya nafas lebih panjang dalam perjalananku ke sejumlah kota dalam beberapa pekan depan. Dus, tarif tak jadi soal. Lagipula, aku canggung menawar karena tak tahu harga pasaran. Kalau kutawar terlalu rendah, bukan tak mungkin sang bapak yang jadi makelar bakal tersinggung.

”Sama kamarnya Rp 200 ribu. Mau?” kata si bapak sambil menunjuk losmen kelas teri sekira 50 meter dari warung itu.

”Ya. Aku habiskan kopi dulu. Bapak dan dia ke sana saja dulu. 10 menit lagi aku nyusul.”

Kuhabiskan kopi dengan rasa terheran-heran, bagaimana bisa aku memesan perempuan. Ini pertama kalinya dalam hidupku. Aku tersenyum kecil. Kupasrahkan satu jam, dua jam, atau tiga jam ke depan pada waktu. Entah apa yang akan terjadi. Hadir dan mengalir saja.

Kuayunkan kaki ke losmen itu. Di pintu masuknya (jangan bayangkan seperti pintu masuk hotel berbintang lengkap dengan petugas yang memeriksa pengunjung dengan metal detector) hanya ada sebuah papan kecil dengan jejeran huruf berbunyi ”selamat datang”. Cat putih di papannya sudah terkelupas di sana-sini.

Di lobinya (juga jangan bayangkan seperti lobi hotel berbintang dengan petugas yang supermanis) hanya ada meja kecil dan deretan laci-laci. Sebuah buku kumal tergeletak di atas meja dengan empat kaki yang sudah tampak ringkih. Taplak di atas mejanya sangat kusam. Ada seorang pria tua dengan kretek di mulutnya menunggu dengan setia.

”Mas, ayo ke sini,” kata pria yang jadi makelar.

Gerakku yang tampak canggung mengundang tawa dari pria tua yang menunggu lobi losmen itu.

Kamar nomor 16. Kunci diserahkan makelar tadi, dan dia pamit sambil meminta pembayaran. Kubuka pintu, perempuan itu menyusulku masuk ke kamar.

Ukuran kamarnya sempit, hanya 3×4 meter. Tak ada AC. Hanya ada satu meja kayu lengkap dengan kursinya. Di tembok ada kipas angin yang ditempel. Tapi, kasurnya lumayan empuk. Berderit ketika aku mendudukinya.

Jujur, aku bingung setengah mati bagaimana membuka obrolan. Seperti sudah tahu kecanggunganku, perempuan berjaket biru berbahan jins itu membuka obrolan. ”Gimana, Mas?”

”Apanya yang gimana?” aku menjawab sekenanya.

Kubuka sepatu, kutaruh tas tepat di pinggir ranjang. Aku duduk di tepi ranjang. Dia mengikutiku. Sedikit basa-basi di awal akhirnya aku tahu namanya Rina.

Kuamati dia. Baunya wangi, tapi terlalu menyengat. Bedaknya, meski tebal, tak terlalu menor. Tampak pas dengan lipstik warna merah muda yang dilaburkan tipis ke bibir mungilnya. Di leher terlingkar sebuah kalung dengan mata huruf R. Itu semua membuat senyumnya tampak selalu pas.

”Ngobrol dulu saja ya, Mbak,” pintaku. ”Panas ya, Mbak.”

”Nyalakan saja kipas. Tarik talinya itu,” jawabnya tanpa basa-basi.

Aku berdiri, kutarik tali di kipas, dan berputarlah baling-baling sederhana itu.

”Baru pertama, ya, Mas?”

”Ya,” kuanggukkan kepala.

”Pantesan.”

”Pantes gimana?” aku mencoba untuk tampil percaya diri.

”Nggak pernah melihat sampeyan ke sini. Lagian lha sampeyan bingung begitu,” katanya.

Di luar kudengar ada tawa seorang perempuan. Tawa yang nyaring. Sesaat kemudian kudengar suara pria berdehem. Dari kamar sebelah kudengar ranjang berderit dengan cepat diiringi nada halus erangan (atau pura-pura mengerang?) seorang perempuan.

Aku mencoba mengendalikan situasi. ”Eh, lampunya dimatikan atau dinyalakan, Mbak?” tanyaku.

Dia masih sangat cuek. ”Terserah. Nyala bisa, mati pun tak masalah.”

Aku mematikan lampu. Bukan apa-apa, aku hanya tak ingin Rina menangkap ekspresi canggungku di kamar.

Kini aku tak lagi duduk di tepi ranjang. Aku sudah rebah di ranjang. Dia mengikutiku, tapi dengan gerakan yang dibuat menantang. Rina tidur miring dengan kepala disandarkan pada salah satu tangannya.

”Asalnya mana, Mbak?” aku kembali membuka obrolan.

”Nggak penting bagi sampeyan.”

”Sudah lama, Mbak, bekerja di sekitar sini?” Pertanyaanku yang terakhir ini ternyata keliru. Dia marah.

”Sampeyan siapa, sih? Aku di sini kerja bukan untuk diwawancarai. Sampeyan wartawan, ya?” kata Rina setengah membentak.

”Bukan, bukan. Saya bukan wartawan. Demi Allah.” Aku tak kuasa menahan kegugupan.

Dia lantas bercerita pengalaman pahitnya. Dulu, dia mengaku pernah disewa orang dan ditanyai macam-macam. ”Ternyata orang itu mahasiswa yang sedang bikin tugas kuliah, bikin skripsi. Asu tenan! Awas yo kalau sampeyan ternyata cuma menyaru jadi pelangganku.”

Dia sepertinya ingin segera ”bekerja”. Ya, hubungan seks bagi dia adalah pekerjaan, bukan ritus. Jika ada rentang diametral, bolehlah dikatakan bahwa pekerjaan adalah melulu profan dan ritus adalah sesuatu yang sakral. Ah, tak tahulah jika urusan begituan dianggap berlebihan jika dinobatkan sebagai sebuah ritus. Yang kuingin tekankan, Rina adalah bagian terpenting dari upaya menyucikan seks dari daya hipokrit manusia, dan memaknai hubungan seks yang selama ini penuh nafsu kebinatangan menjadi lebih adimanusiawi.

Hubungan seks, sebagai sebuah tindakan yang harus direpresi kekayaan wujudnya demi sebuah kemudahan komunikasi bahasa untuk memberi umbul nama, adalah perkara yang sifatnya arbitrer (arbitrary, manasuka). Rina dan hubungan seks adalah materi yang tak tepermanai; betapa luas maknanya, lengkap ada hikmah dan sederet cela-dosa. Mencoba mencerna maknanya, juga dalam diri pribadi Rina, ibarat kita sedang mencoba menyimpulkan—meminjam istilah Anthony Giddens—sebuah dunia yang tunggang-langgang tak keruan (runaway world).

”Sudahlah, Mas, kita mulai saja. Aku mau cepat pulang. Sudah capek malam ini.”

”Sudah berapa orang malam ini?” tanyaku masih mencoba mengulur waktu.

”Dua. Tiga sama sampeyan,” jawabnya ketus.

Dalam hati aku merasa ingin obrolan ini terus berlanjut. Entah besok berlanjut ke rumah makan atau di mana pun yang membebaskan kami berbincang. Entah mengapa, aku merasakan ada cinta yang melampaui segala rasa dan representasi tentang hubungan dua manusia.

Sungguh aku berharap akan menemukan kisah bahwa Rina adalah seorang perempuan yang dilacurkan, dan kemudian menantang angkara dunia. Dia kubayangkan menjadi perempuan pelacur yang sadar-diri. Rina kuharapkan menjadi perempuan pelacur yang menjebol tembok patriarki, mengacaubalaukan tatanan sosial-agama yang selalu mengutuki dirinya.

Aku ingin terus berbincang dengan dirinya untuk menemukan dia dalam subyek yang otonom atas tubuhnya sendiri.

Dan kini asa itu nyaris mewujud. ”Anakku masih kecil, Mas. Aku kangen, pengin cepat pulang. Aku capek dengan dunia ini. Ayo cepat dimulai saja.” Dia mengucapkannya dengan nafas tertahan. Kurasa dia bukan mengiba, tapi dia tulus berucap itu.

Aku lantas berdiri. Menyalakan lampu. Ingin melihat ekspresi wajahnya.

Dan dia pun membuka jaket sangat ketat yang membalut tubuh rampingnya. Dia tersenyum. Senyum yang entah tulus atau dibuat-buat. Aktivitas Rina itu hambar, mekanis. Saban melayani tamu pasti dia melakukannya, hingga menjadi rutinitas. Tak ada kesyahduan, nirsakral, dan kikir substansi.

Dibukanya kancing jaket satu demi satu. Saya hanya diam melihat dia semakin mendekat ke diriku. Ada bunyi deritan ketika dia sudah naik ke atas ranjang.

Jaketnya terlepas. Rina hanya mengenakan kaos ketat berwarna putih. Aku melihat ada bunga mawar di dadanya…

[re-post. ini tulisan lama lebih dari dua tahun silam]

Pertanyaan soal hakikat kemerdekaan adalah gambaran penting kehidupan kita hari ini. Pertanyaan itu tak hanya menghadirkan fakta brutal tentang berbagai permasalahan republik ini di bidang ekonomi.

Perkara yang lebih penting adalah defisit kebudayaan yang sangat besar dalam laku keseharian kita semua.

Kita semua tahu, Indonesia kontemporer adalah kisah tentang negeri yang disia-siakan. Berlimpahnya sumber daya alam tak membuat kita menjadi bangsa yang mampu membuat rakyatnya hidup bermartabat. Samudera yang membentang luas tak membuat kita menjadi bangsa yang digdaya di ranah maritim. Lahan pertanian nan subur tak kuasa membuat kita menjadi bangsa yang berkedaulatan pangan.

Pada akhirnya, limpahan potensi itu hanya akan menyeruakkan fakta pahit tentang tidak terselenggaranya kehidupan rakyat yang bermartabat dan berkeadilan. Yang menyedihkan, negara seolah merasa kita sedang baik-baik saja.

Fakta brutal tentang kemiskinan dan problem turunannya menjadi spiral masalah yang berbelit dan bercabang ke arah wabah penyakit, pengekangan demokrasi, diskriminasi terhadap minoritas, ketertinggalan IPTEK, dan tersumbatnya pengembangan kebudayaan.

Dalam konteks kebudayaan, republik ini telah kehilangan imajinasi. Kehidupan keseharian kita melulu dihadapkan pada hal-hal yang praktis dan teknis. Kehidupan kebudayaan kita miskin imajinasi tentang masa depan bersama yang lebih beradab.

Defisit imajinasi ini sangat kentara pada panggung politik kita. Politik, sebagai bagian dari instrumen untuk mewujudkan hidup yang lebih bermartabat, telah kehilangan imajinasinya sendiri. Politik tidak saja menjauh dari hakikatnya sebagai panggung tukar-tambah ide kesejahteraan rakyat, tapi juga menutup rapat-rapat akan hadirnya imajinasi baru yang bisa menerobos kebekuan.

Politik yang kita hadapi hari ini adalah politik akal miring, politik yang menegasikan imajinasi baru tentang kesejahteraan bersama. Politik akal miring disesaki oleh tukar-tambah rekening, bukan tukar-tambah ide;.

Patologi politik akal miring ini secara kelembagaan tak hanya menginfiltrasi institusi-institusi formal di kalangan elite pejabat, tapi juga menyerang di keseharian warga. Politik akal miring telah menjadi kehidupan yang menyehari: di kantor pejabat, lingkungan sekolah, kampung, bahkan otoritas keagamaan.

Dalam taraf yang mengkhawatirkan, banalitas ini membuat masyarakat dilanda defisit imajinasi tentang kehidupan bersama yang lebih baik. Alhasil, politik kewargaan kita menjelma sebagai politik kewargaan yang arogan dan dipenuhi akal bulus. Paras politik kewargaan ini bisa kita lihat pada semakin tergerusnya rasa saling percaya di antara kita. Antarwarga saling curiga, antarteman saling memata-matai.

Maka tak mengherankan jika kita menyaksikan orang berduit menyeret warga miskin yang kedapatan mengambil tiga butir kakao di ladangnya. Bukan hal baru jika kita melihat orang miskin, yang terpaksa harus mencuri untuk membayar uang sekolah anaknya, dipukuli ramai-ramai di jalanan.

Keadaan ini menunjukkan kekosongan politik kewargaan yang bersandar pada kebaikan bersama. Politik kewargaan hanya muncul dalam konteks administratif (dokumen kenegaraan), tapi minus saat berbicara dalam lingkaran sosial. Inilah politik kewargaan parsial yang menghadirkan bangunan rapuh bernama Indonesia.

Bangunan rapuh ini pasti roboh jika politik kewargaan, sebagai bagian dari banalitas politik yang ditularkan elite, tetap menisbikan kehadiran yang-lain (the others): si miskin dan kelompok minoritas.

Padahal, sebagai bangsa, politik kewargaan kita semestinya sesak dengan imajinasi kemakmuran bersama, bukan kemakmuran individual. Ruang imajinasi semacam ini memerlukan passion yang kuat untuk mengoordinasikan antara ”hasrat memperkaya diri” dan ”hasrat memberi maslahat bagi umat”.

Jadi, benarkah kita sudah merdeka?

Saya sendiri tak hobi berkirim kartu pos. Pernah kuniati untuk rutin mengirim kartu pos saat singgah di sebuah tempat, tapi selalu saja niat itu gagal terwujud. Mungkin saya malas. Mungkin saya memang tak sungguh-sungguh berniat. Mungkin saya juga tak berjiwa seni. Lagipula, apa urgensinya?

Tapi demikianlah kartu pos itu datang ke rumah saya. Nyaris semuanya tanpa saya minta. Mungkin sang pengirim ingin menunjukkan persahabatan. Beberapa kartu pos membuat saya gembira dan terharu, seolah mengingatkan bagaimana awal tradisi penerbitan kartu pos ini dimulai di Austria pada 1869. Sebuah kartu yang dilayangkan ke tanah seberang, ke kota yang ada nun jauh di sana. Sebuah kartu yang merepresentasikan pengirimnya, sebuah kartu yang seolah bisa berkata: hei, saya sedang di London; brother, saya sedang makan coto makassar; pren, gue lagi menyusuri Sungai Chao Phraya nih.

Tapi beberapa kiriman gagal membuat saya merasakan apa-apa. Mungkin karena saya tak sensitif. Mungkin karena saya merasa kartu posnya tak punya kekhasan.

Tapi demikianlah kartu pos itu datang ke rumah saya. Selalu berupaya membereskan jarak dan waktu antara kau yang di sana dan aku yang di sini. Hampir semuanya gagal.

Patung Made Byasa

Byasa seorang pertapa, dalang, dan petani. Tapi mungkin ia juga seorang seniman. Di liang ini, di Goa Gala, terdapat relief tentang proses pembuatannya. Sedikit kabur, tak jelas, beberapa sudah terkikis dimakan usia. Yang agak sedikit tampak adalah gambar manusia, gajah, kura-kura, dan gores pintu. Seorang penduduk lokal yang kutanyai menjelaskan maknanya dengan merujuk pada penanggalan Hindu. Gambar-gambar itu merujuk pada 1898 tahun Saka, yang berartu tahun 1976 pada kalender Masehi.

Konon, Byasa membangun tempat ini karena terinspirasi epos Mahabarata, di mana dalam salah satu sekuelnya disebutkan Pandawa membuat semacam bunker untuk berlindung dari kejaran Kurawa. Puntadewa, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa juga selamat karena berlindung di tempat ini saat dikejar Kurawa. Goa atau bunker itu disebut ”Gala-Gala”.

Byasa menggali liang itu lalu membentuknya dalam ruang-ruang yang nyaris presisi dengan sebuah rumah : ada semacam pintu masuk, ruang bertamu, kamar tidur, dan dapur. Byasa memang kerap bermeditasi di liang seluas 500 meter persegi ini hingga akhirnya ia wafat pada 1984 dalam usia 95 tahun. Byasa wafat di dalam liang yang ia gali dengan tenaga penuh seluruh. Sekira 10 meter dari pintu masuk goa tersebut, dibangun patung Byasa dalam balutan kain putih.

Berbeda dengan Cu Chi Tunnel, terowongan tempat pasukan Vietnam bertempur melawan agresi imperialis, yang sudah dipermak di sana-sini, Goa Gala yang dibikin Byasa masih alami. Dindingnya masih berbatu kapur. Kalau pun ada tambahan hanya sedikit deret kayu untuk pegangan pengunjung.

Goa itu terletak di Nusa Lembongan, Klungkung, Bali. Lembongan terletak dua kilometer arah barat laut dari Nusa Penida. Dari Bali daratan, Lembongan dipisahkan oleh Selat Badung. Pantainya bersih, airnya jernih. Saya menjejak ke sana lewat Pelabuhan Benoa. Butuh sekira 90 menit dari Pelabuhan Benoa dengan menggunakan kapal wisatawan yang juga sekaligus menyediakan paket wisata air di pinggiran pantai menuju Nusa Lembongan.

Dari semacam anjungan di pinggiran pantai, tempat wisatawan bersantai dan menjajal permainan air, ada perahu motor kecil yang akan mengantar ke daratan Nusa Lembongan. Dari sana, ada mobil dengan bak terbuka yang akan mengantarkan pengunjung berkeliling Nusa Lembongan: mengunjungi penjaja kerajinan, para petani rumput laut, dan tentu saja Goa Gala yang dibikin Made Byasa.

Goa itu, liang yang digali selama ratusan kali purnama, kini hanya jadi ornamen sebuah paket wisata. Tak ada sikap meditatif saat memasuki liang itu. Hanya tampak kilatan kamera di sana-sini. Sepasang turis Perancis meminta tolong saya untuk mengambil gambar mereka berdua saat berangkulan dan saling mengecup mesra.

Hey, tapi ini mungkin sebuah zaman di mana untuk urusan menyembulkan Yang-Sublim tak harus dilakukan lewat proses penziarahan yang senyap di goa dan pura. Ini zaman ketika komodifikasi tentang berbagai hal meruyak di sana-sini. Ini zaman ketika perencanaan penanggulangan kemiskinan dirapatkan di kafe dan pusat perbelanjaan. Ini zaman ketika kita tak memahami bahwa dengan pengeluaran di atas Rp233.740 sebulan, orang sudah tak lagi dianggap miskin di Indonesia. Ini zaman ketika hidup tak mengenal jeda, bahkan lewat kunjungan ke sebuah goa.

Di atas dek kapal yang membawa saya kembali ke Bali daratan, bersama kopi yang tinggal ampas di dasar gelas, saya merasa diri ini kelewat naif…

Berikhtiar mengungkap fakta brutal ”konspirasi” lewat mata rantai contek-mencontek dalam ujian di sekolah anaknya, Ny Siami justru ditempatkan dalam posisi pesakitan. Ia justru dihujat, didemo, dicaci-maki, hingga diusir dari kediamannya oleh mayoritas orangtua siswa yang entah memakai logika apa hingga mampu melakukan perbuatan menyedihkan itu.

Fenomena Ny Siami menunjukkan kepada kita betapa sikap antikejujuran tidak hanya telah menyebar ke sekujur tubuh masyarakat, tapi juga telah menjadi patologi sosial yang akut dan teramat susah disembuhkan. Kita telah kehilangan definisi tentang arti kejujuran, tentang arti kerja keras sebelum mencapai tujuan.

Ny Siami merepresentasikan sebuah fakta bahwa kita telah memasuki ”zaman edan”. Aksioma ”jujur tambah ajur (hancur)” menjelma menjadi fakta brutal nan pahit yang harus kita telan hari ini.

Proyek manusia Indonesia, yang antara lain banyak diwarnai oleh kehadiran lembaga agama, telah hancur dan lebur menjadi serpihan-serpihan yang menguras air mata.

Apa yang terjadi pada Ny Siami hanya satu serpihan dari beribu serpihan wajah manusia Indonesia hari ini. Kita akan lebih mudah menemui seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mencoba berbuat jujur malah akan dijauhi koleganya. Kita akan lebih mudah menemui orang baik malah disia-siakan dan disingkirkan oleh orang-orang di sekitarnya. Bohong dan korup telah menjadi, meminjam terminologi Kuhn, ”ilmu pengetahuan normal”, sesuatu yang lazim seperti halnya kita makan, minum, dan bernafas setiap hari.

Fenomena Ny Siami, jika ditarik lebih jauh lagi, adalah cermin sahih tentang betapa negeri ini sudah mengalami degradasi dan devaluasi ide kejujuran yang sangat serius di semua lini. Tak lain ini adalah cermin dari perilaku elite negeri ini yang kian mendustakan amanat penderitaan rakyat.

Politik kita adalah politik akal bulus, politik yang diwarnai dengan lidah yang tak bertulang, korupsi berbarengan, dan gotong-royong penuh penipuan. Ekonomi kita adalah ekonomi kuras-habis, praktik ekonomi yang culas dan menyingkirkan warga miskin dari sumberdaya yang bisa membuat mereka menjadi lebih mandiri dan beradab.

Kehidupan sosial kita adalah kehidupan penuh tipu-daya. Yang merasa paling benar sendiri membakar, membunuh, dan mencampakkan mereka yang dianggap sesat. Laku keseharian kita adalah laku keseharian yang menjauh dari prinsip keberadaban.

Kita memang tak hidup di surga, tak semua manusia bisa menjadi wali dan mencoba suci. Tapi dalam gulita kehidupan macam itu, justru kita diuji dalam persimpangan jalan yang serius: akankan kita kian larut berlumpur culas atau bangkit dengan rasa bangga untuk melawan kelamnya laku keseharian?

Ny Siami memberikan jawaban tegas. Mungkin ia tak berniat menjadi pahlawan, tapi lakunya sudah menyembulkan teladan yang membuat kita trenyuh, berempati, tapi sekaligus murung: sudah sebegitu busukkah kita?

Ny Siami sadar, bukan dengan kebisuan dan pasrah patologi sosial antikejujuran ini bisa disembuhkan. Perempuan itu berteriak, setengah suaranya tertahan mencoba tegar; tapi pasti hatinya menangis. Mungkin ia tak tahu lagi ke mana harus menuangkan gundah hatinya, kecuali hanya membabarkan semuanya secara gamblang.

Tapi, membongkar konspirasi contekan masal di sebuah sekolah berarti membuat berisik dan gaduh kehidupan banyak orang: guru yang dicitrakan baik dan orangtua murid yang tak rela anaknya dituduh membebek hasil kerja keras orang lain.

Sikap jujur yang ditakzimi Ny Siami harus berbuah pahit bagi dirinya sendiri. Sebagian orang bersorak gembira melihat Ny Siami begitu tertekan setelah didemo dan didatangi rumahnya oleh puluhan warga. Tapi sebagian dari kita pasti menangisinya sembari bertanya: kekonyolan macam apa lagi yang sedang terjadi di republik ini?

Di atas segalanya, Ny Siami sedang dan telah memberikan pendidikan akal sehat kepada masyarakat kita yang telanjur teracuni oleh pendidikan akal miring. Di zaman yang makin berat dan sarat sikap keluh ini, Ny Siami menyembulkan harapan dan optimisme. Ia membentangkan selarik imajinasi tentang tentang kelak yang masih bisa lebih baik dari hari ini, tentang kelak yang terpacak kuat di jiwa dan menjadi pandangan yang-sublim: membuang jauh watak korup, menguliti ketidakadilan.

Kata seorang bijak, mustahil bagi sebuah bangsa untuk mengarungi zaman dengan rasa pesimistis. Proses mengarungi zaman adalah perjalanan untuk menapaki jalan yang nyaris gelap di tiap-tiap sikunya. Karena itu kita memerlukan keyakinan dan beribu-ribu lagi Ny Siami, meski sejarah telah banyak memberi fakta tentang betapa banyaknya kekecewaan yang harus diunduh manusia.

Ny Siami adalah tanda gelap di zaman ini. Tapi setidaknya ia juga telah mendonorkan semangat kepada kita untuk berani menyalakan lilin di tengah gulita kehidupan. Sekali pun lilin itu mungkin tak cukup gagah melawan tiupan angin.

Minggu (22/5/2011) pagi, deklarasi Solidaritas Masyarakat Indonesia untuk Keadilan (SMI Keadilan) Jawa Timur digelar. Hadir Sekjen DPN SMI Keadilan Donny Ardyanto dan sejumlah penggagas SMI Keadilan seperti Rocky Gerung, Robertus Robet, Susy Rizky, dan Sony Tan. Namun, Wimar Witoelar yang semula direncanakan datang, batal hadir. Wimar menyampaikan ucapan selamat lewat video.

Saya tahu gerakan ini tak punya gizi kuat karena tak didukung cukong kelas kakap—justru ketika kita hidup dalam budaya politik uang. Saya tahu gerakan ini seperti mimpi di siang bolong, majenun, dan mungkin terasa konyol: menawarkan etika publik di tengah dunia politik yang hanya berisi rangkaian mala.

Tapi di setiap kemustahilan, hidup kerap menghadirkan banyak keajaiban. Gerakan ini direspons banyak orang, meski tak ada yang dijanjikan secara materi. Gerakan ini tumbuh dari kesadaran merawat dan menyelenggaran republik dengan tulus, dan dengan demikian kita paham bahwa Indonesia belum selesai. Kemanusiaan masih bisa diselamatkan: tak selamanya yang culas bisa mendekap tampuk kuasa.

Rocky Gerung, yang saya nantikan pidato politiknya, berbicara dengan semangat sekitar 35 menit. Botol air mineral merek ATM ukuran 500 mililiter, yang dicangkingnya ke podium, tak disentuhnya sama sekali. Pagi itu ia mengenakan kemeja putih polos lengan panjang yang dimasukkan rapi ke celana warna khaki. Sisi kemejanya ditekuk sampai siku.

Sri Mulyani, kata Rocky, pada mulanya adalah figur. Tapi ia kemudian dimaknai sebagai gagasan dan menjelma dalam sebuah gerakan. Gerakan yang berpangkal dari ketidakadilan dan bermuara pada keadilan. ”(Ini adalah) ide keadilan melawan ide akal bulus. Kita melawan politik akal bulus. Setiap ide politik ini kita asuransikan untuk melawan segala rintangan,” kata Rocky.

Rocky tak keliru. Kita kini memang hidup di zaman di mana politik melulu berasosiasi dengan uang, politik yang disesaki para pemburu rente. Dalam taraf yang mengkhawatirkan, kita melihat praktik telanjang persetubuhan pengusaha dan penguasa. Reich menyebutnya sebagai ”super-capitalism”. Maka kita melihat perusahaan raksasa mengemplang pajak dan diabaikan saja oleh negara. Maka kita melihat perusahaan memuncratkan semburan lumpur tapi tak pernah dihukum—dan entah mengapa APBN justru ikut menanggung triliunan rupiah biaya penanganannya.

Saya ingat kata-kata Rocky saat memberi sambutan dalam kuliah umum Kebijakan Publik dan Etika Publik oleh Sri Mulyani 18 Mei setahun silam: ”(Kita) menandingi skandal dua laki-laki. Laki-laki yang satu berbadan besar bernyali kecil. Laki-laki yang lain, berbadan kecil bernyali liar. ”

SMI Keadilan adalah antitesis dari ”skandal dua laki-laki”. Ide yang akan menjadi kesadaran sejati, bukan kesadaran karena lembaran rupiah. ”Kita berangkat dengan ide keadilan untuk melawan politik yang serakah. Sekali ide itu kita selenggarakan dengan hati yang jujur, kita pasti bisa melakukannya.”

Politik, kata Rocky, mesti ditekuni dengan gembira, bukan dengan dikte, nafsu liar, dan belenggu. Dalam kredo ”politik-kegembiraan” itulah, ide bisa lahir, tumbuh, dan terejawantah menjadi gerakan. ”Kita menyelenggarakan politik dengan kegembiraan, di mana kita hidup dari satu ide ke ide yang lain, (dan karena itu) ini bukan gerakan tukar-tambah rekening, tapi tukar-tambah ide. Sebuah ide keadilan yang tidak bisa dibeli dengan uang,” kata dosen Universitas Indonesia tersebut.

Tapi Rocky juga sadar, melawan kekuatan politik akal bulus nyaris seperti tugas yang majenun. Dia tak ingin bunga layu sebelum berkembang. Publik pendamba keadilan ingin ada ”musim semi” untuk simbol etika publik kita, Sri Mulyani Indrawati. ”Bunga bisa layu, tapi bunga yang kita tanam di hati dan kita rawat dengan keseriusan diri, pasti tidak layu. Itulah bunga yang akan kita petik kelak: bunga keadilan,” ujar Rocky.

Maka ide ini mestilah ditindaklanjuti dengan gerakan yang masif dan terstruktur, karena kita tengah melawan politik nafsu liar yang juga masif dan terstruktur. SMI Keadilan sebagai gerakan sosial dan gerakan politik yang mendorongnya harus melakukan apa yang disebut Rocky sebagai ”politik-tatap-muka”. Politik-tatap-muka adalah politik dengan pertukaran ide, bukan pertukaran rupiah. Ia mengandaikan keteguhan pekerja politik untuk berbagi gagasan dengan publik luas guna meraih dukungan untuk mewujudkan Indonesia yang bermutu.

Politik-tatap-muka adalah politik kesadaran, politik emansipasi, bukan politik mobilisasi. Politik-tatap-muka adalah lawan dari politik akal busuk di mana cukong-cukong membeli KTP dan suara warga hanya untuk dukungan dalam pemilu.

”Kita mengampanyekan etika, integritas, dan kesederhanaan; hal-hal yang membuat matahari tidak tenggelam di republik ini,” kata Rocky.

Sri Mulyani, yang akrab disapa Mbak Anik (dengan ”k” karena sedari kecil Sri memang selalu dipanggil Anik), secara raga memang tak berada di tengah-tengah kita. Dia ada nun jauh di sana menunaikan tugas lain setelah disingkirkan dari republik ini oleh ”orang berbadan besar bernyali kecil dan orang berbadan kecil bernyali liar”. Tapi integritasnya kita rasakan sungguh dan meski terpisah secara raga, seperti kata Rocky, ”Ide kita tidak pernah bercerai dengan Sri Mulyani Indrawati.”

Sebuah ide tentang keadilan. Ide tentang Indonesia yang berkebalikan dengan Indonesia hari ini. []

SETIAP KALI

Tiap-tiap kita sadar bahwa hidup kadang harus dijalani dengan dua sikap yang berseberangan secara diametral: ngotot dan pasrah. Kita melawan hidup sekaligus takluk di dalamnya. Pada akhirnya yang melegakan justru bukan cita-cita, tapi sikap syukur menerima kenyataan yang bukan cita-cita.

Sabtu lalu, 16 April 2011, saya singgah di Pulau Mandangin, Madura. Pulau ini terengkuh setelah berlayar dengan kapal tongkang tak cukup besar selama sekira 60 menit dari Dermaga Tanglok di pinggiran Sampang. Dengan luas 1.650 kilometer persegi, jumlah penduduk pulau ini sekitar 18.000 jiwa.

Di pulau ini, hidup terasa begitu simpel. Tawa riang tanpa beban bocah-bocah pantai. Canda akrab penduduk di gardu bambu. Penganan yang dijajakan murah. Motor-motor berseliweran tanpa pelat. ”Yang penting sehat, bisa mencari nafkah walau kecil-kecilan,” ujar Zainal Abidin, salah seorang penduduk.

Di sini kita tak akan menemukan pusat perbelanjaan, jaringan gerai ritel modern, atau bahkan warung internet sekali pun. Pasokan listrik ngos-ngosan. Dalam sehari, listrik hanya hidup selama 12 jam pada pukul 6 malam sampai 6 pagi keesokannya. Lainnya tiada. Bahkan, tak jarang listrik mati seharian.

Nyaris tak ada ambisi di pulau ini. Anak-anak berlarian dengan ingus dan rambut memerah terbakar. Gadis dan pemuda usia belia yang sudah berumah tangga. Makanan penuh zat pewarna yang dijajakan terbuka. Kemiskinan menganga sedemikian rupa.

Di mana pemerintah? Abai, tentu saja. Di mana ekonom? Dalam terik siang itu, bersama seorang nenek penjaja es sirup dengan warna merah dan hijau terang, saya teringat kutipan puisi Sajak Burung-Burung Kondor dari WS Rendra :

Dan bila mereka menuntut perataan pendapatan,
para ahli ekonomi membetulkan letak dasi,
dan menjawab dengan mengirim kondom.

Maka, dalam kesimpelan Pulau Mandangin ini, nasib baik mungkin hanya ada dalam dongeng sinetron.

(maksumpriangga.com)

Kredo itu, ”tertua dari seni, termuda dari ilmu pengetahuan”, diungkapkan Samuelson di buku Economics, buku yang telah menjadi klasik di kalangan penekun studi ekonomi. Kredo itu dipakai Samuelson untuk menggambarkan betapa perkasanya ilmu ekonomi, sebagai ”ratu ilmu-ilmu sosial”, sebagai ilmu yang berurat-akar di setiap depa kehidupan.

Namun, apakah dengan demikian ilmu ekonomi telah ”selesai” dan mampu membereskan semua persoalan hidup? Nyatanya tidak. Meski semua-mua masalah berkelindan dengan ilmu ekonomi, tak lantas ia menawarkan jalan keluar yang ampuh untuk mengamputasi problem.

”…ilmu ekonomi tak menggaransi orang untuk menjadi jenius,” kata Samuelson.

Maka ”tertua dari seni” ialah kesediaan diri untuk membuka diri bagi semua tamu, bagi segala tafsir; sebagaimana seni kerap mengundang seribu imajinasi yang berbeda satu sama lain. Maka ”termuda dari ilmu pengetahuan” adalah mencipta samudera besar tempat air dari segala penjuru bermuara, penaka ilmu pengetahuan yang menderas saban waktu sepanjang zaman.

Saya teringat Pak Urip Muharso, dosen saya di Fakultas Ekonomi Universitas Jember, pengajar matakuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Ia meninggal pekan lalu, kabar yang bagi saya mendadak setelah tiga tahun meninggalkan Jember. Saya ingat ketika harus kelimpungan dicecar olehnya selama lebih dari tiga jam waktu ujian skripsi.

Kami tak kelewat akrab, tapi saya mengingatnya sebagai dosen yang tulus. Pak Urip, sebagaimana namanya, memang selalu hidup. Pikirannya bernas, logikanya tertata. Tak seperti dosen lain, bagi saya, Pak Urip punya perspektif luas. Bacaannya kaya dan berbobot.

Ia seorang yang terpencil dalam pergaulan, tapi terluas dalam pengetahuan. Tak seperti dosen-dosen lain yang banyak tebar pesona dan memainkan intrik politik, Pak Urip lebih memilih untuk menyendiri. Ia tak nafsu pada jabatan-jabatan macam ketua jurusan, pembantu dekan, dekan, atau rektor sekali pun.

Mungkin dalam bakti yang sepi nan tulus itulah pengetahuannya tertempa. Bacaannya menggemuk. Saat dosen-dosen lain memakai materi kuliah yang sama selama bertahun-tahun, Pak Urip banyak menceritakan soal perkembangan ilmu ekonomi kontemporer. Tak heran, ia dengan lancar bicara soal sosiologi ekonomi, disiplin yang pasti asing di mata sebagian dosen di Jember.

Sejauh yang saya pahami, ia seorang moneteris. Bersama para Keynesian, para moneteris adalah penentu tiang pancang dan tinggi bangunan ilmu ekonomi kontemporer. Berkali-kali, dalam setiap perkuliahan dan diskusi, Pak Urip kerap memuji Milton Friedman, ikon utama aliran tersebut.

Sebagai seorang moneteris, ia percaya bahwa jumlah uang yang beredar adalah ihwal yang menentukan segalanya. Seorang moneteris sejati percaya pasar mesti dilindungi dari campur-tangan negara. Dalam kujuran sejarah pemikiran ekonomi, aliran ini memang menjadi salah satu tonggak kuat liberalisme. Dengan metafora yang pas, kaum moneteris mencibir negara dan bank sentral yang kelewat nafsu membikin kebijakan-kebijakan dengan ungkapan ”bersandar pada angin”.

Tapi, Pak Urip bukanlah seorang yang taklid. Ia meyakini betul kredo ilmu ekonomi sebagai ilmu yang ”tertua sebagai seni, termuda sebagai ilmu pengetahuan”. Karena itu ia tetaplah kendi bagi setiap pengembara, perangkat yang membebaskan kita dari rasa haus. Tak jarang ia berdiskusi begitu lepas tanpa sekali pun berpretensi menggurui. Pak Urip membuat dogma jadi tiada.

Pak Urip membabar pemikiran ekonom-ekonom kritis macam Andre Gunder Frank, Paul Baran, atau Paul Sweezy dengan gamblang seolah ia adalah pengikutnya. Ia bicara soal Marxisme dengan semangat terbaru, jauh dari pemaparan dosen-dosen ekonomi di Jember yang memandang Marxisme dari lubang sedotan yang kelewat sempit dan berdebu. Ia menekuni sosiologi ekonomi Thorstein Veblen sama baiknya dengan memahami Joseph Schumpeter.

Saya tak tahu apa pendapatnya soal kapitalisme kontemporer yang baru saja dilimbur bencana paling mengerikan. Tapi pasti ia sadar bahwa krisis justru menjadi tapal batas bagi sebuah harapan: ia menyadari manusia perlu destinasi karena hidup tak selamanya mesti dilalui dengan berlari.

Pak Urip tentu paham bahwa jalan kapitalisme adalah lekuk yang penuh gerowak dan jurang. Tahun 1637 krisis bertajuk ”Tulip Mania” terjadi di Belanda, ”Missisipi Bubble” 1719-1720 di Perancis, ”South Sea’s Fantasy 1720 di Inggris, 1792 di AS, dan terus berulang, seakan déjà vu di banyak tempat: dekade 1820 di Amerika Latin, 1837 di AS, 1840 di Inggris, 1893 di AS, 1907 di AS, 1920 di AS. Belum usai, pada 1929 kita menyaksikan seluruh dunia cemas setelah apa yang disebut sebagai ”the great depression” mengempaskan banyak sektor ekonomi, krisis yang kemudian membuat kita menoleh ke pemikiran Keynes. Lalu, 1986-1990 krisis menghantam Jepang dengan sebutan ”Japan Sinks”, krisis Asia 1997, limbungnya Long-Term Capital Management pada 1998, ”the dot bomb” pada 2000, lalu 2008 yang galau.

Dalam aras inilah, Pak Urip memahami betapa ilmu ekonomi adalah ilmu yang ”tertua dari seni, termuda dari ilmu pengetahuan”. Ia membuka banyak kemungkinan, sembari tetap percaya pada satu jalan monetarisme.
Mungkin karena itulah ia percaya bahwa ilmu ekonomi sedari mula adalah ilmu pengetahuan moral yang membutuhkan pemahaman lintas disiplin. Yang memukau, dalam pergulatan dan keramaian lintas disiplin yang ia tekuni (bandul antara sosiologi dan ekonomi, bandul antara ekonomi dan politik), Pak Urip justru semakin fokus dan detail dalam mendiskusikan sebuah kasus di kelas atau dalam perbincangan informal.

Ia menjadikan ilmu sebagai pintu masuk untuk mendedah satu masalah tertentu, bukan satu disiplin tertentu. Dengan sikap rendah hati inilah, sikap yang mengakui keterbatasan manusia, Pak Urip menjadikan hidup sebagai ladang bakti yang luas-tak terbatas sekaligus ruang yang tak kuasa membekukan waktu. Senja berganti malam, malam bersilih fajar.

Pekan lalu, 11 April, secara nyata ia menghadapi itu: batas kehidupan. Kata seorang teman yang hadir di rumah sakit, ia meninggal tanpa gaduh. Hanya langit mendung yang terlihat gelisah.

Saya tak tahu apa ia meninggal sebagai seorang moneteris, Keynesian, atau post-Keynesian. Itu tak penting, karena kita semua menjadi saksi ia tak hidup dengan kesia-siaan.

Selamat jalan, Pak Urip.

Satu kasus dugaan suap terbaru yang kian membuktikan kebobrokan sepak bola kita terungkap dalam persidangan korupsi Rp 1,78 miliar APBD 2008-2009 untuk Persisam Samarinda. Di persidangan terungkap, pengurus PSSI diduga menerima dana dari manajer Persisam Aidil Fitri.

Elit PSSI yang disebut menerima dana itu adalah Ketua Umum PSSI Nurdin Halid (Rp 100 juta), Ketua PT Liga Indonesia Andi Darussalam (Rp 80 juta), dan Deputi Sekjen PSSI Hamka Kady (Rp 25 juta). Dana Rp 600 juta juga mengucur ke Iwan Budianto. Dana itu diduga sebagai suap, meski mereka membantah dengan berbagai alasan. Faktanya, Persisam memang berhasil melaju ke Liga Super dan tercatat sebagai tim yang paling sering mendapat penalti-penalti kontroversial.

Belakangan muncul pernyataan dari manajemen Perseba Bangkalan bahwa mereka juga pernah menyuap Direktur Badan Liga Amatir Indonesia (BLAI) Iwan Budianto dan Mantan Ketua Umum Pengprov PSSI Jawa Timur Haruna Soemitro. Ironisnya, nama-nama yang diduga terlibat kasus itu malah lolos, baik sebagai kandidat ketua umum maupun komite eksekutif PSSI.

Korupsi

Kasus Persisam dan Perseba itu hanya contoh kecil betapa karut-marutnya persepakbolaan nasional. Contoh lainnya, kita bisa melihat kasus dugaan korupsi hibah miliaran rupiah untuk Persibo Bojonegoro, PSID Jombang, atau Persib Bandung. Sejumlah pejabat pemda dan DPRD ikut terseret. Dana-dana klub itu tersedot untuk suap wasit, pelicin ke eksekutif-legislatif daerah, dan biaya-biaya ”siluman” lainnya sebagaimana diakui sejumlah manajer klub.

Dalam spektrum yang lebih luas, korupsi APBD ini tidak hanya diwujudkan lewat pengemplangan secara langsung, tapi juga bisa dilihat dari sisi keadilan anggaran. Definisi korupsi bisa diperluas jika porsi dana untuk klub ternyata lebih besar atau hampir sama dengan anggaran untuk program-program yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat.

Karena itu, tuntutan menghentikan kucuran dana APBD untuk klub harus terus disuarakan, kendati sebenarnya Kementerian Dalam Negeri sudah mengeluarkan surat terkait pelarangan tersebut. Apalagi, saat ini sejumlah klub sudah banyak yang berbentuk perseroan terbatas (PT) yang murni swasta, sehingga aneh jika mereka tetap mendapat kucuran APBD lewat pos bantuan sosial maupun hibah. Anehnya, kubu Nurdin Halid selama ini selalu bilang bahwa dana APBD untuk klub tak bisa dihentikan begitu saja.

Untuk menelaah karut-marut dana APBD ini, sekaligus untuk menunjukkan mengapa kita harus menolak APBD untuk klub, kita bisa menggunakan pendekatan dasar penentuan alokasi APBD.

Dasar Alokasi

APBD adalah cerminan bagaimana aktor-aktor penentu anggaran mengelola sumber dana yang terbatas untuk menghasilkan dampak perekonomian yang sebesar-besarnya. Musgrave (1993) menyatakan, anggaran publik merupakan kebijakan terpenting dalam mencapai tujuan pembangunan. Politik anggaran yang baik adalah alat untuk memengaruhi struktur perekonomian guna memakmurkan rakyat.

Karena sumberdaya fiskal terbatas, pemda dan DPRD membuat prioritas anggaran. Ada program yang didanai dan di sisi lain ada program yang untuk sementara diabaikan. Penentu APBD harus memutuskan: berapa dana pendidikan, berapa dana kesehatan, atau berapa hibah untuk klub sepak bola.

Pertanyaannya sekarang: apa dasar menyusun prioritas anggaran? Dalam studi anggaran, setidaknya ada lima dasar untuk menyusun alokasi anggaran (Fozzard, 2001).

Pertama, pendekatan public goods: bagaimana penentu anggaran memfasilitasi penyediaan kebutuhan publik yang gagal disediakan swasta. Contohnya, karena layanan kesehatan swasta mahal, pemda harus mendahulukan program jaminan kesehatan daerah daripada mengucurkan dana hibah untuk klub.

Dalam konteks ini, dana untuk klub jelas-jelas tak relevan karena tak mempunyai dasar kuat terkait penyediaan kebutuhan publik. Kita mengelus dada melihat dana untuk Persela Lamongan bisa menyerap 2 persen APBD setempat, tapi dana untuk peningkatan gizi keluarga hanya menyerap 0,01 persen APBD.

Kedua, pendekatan keadilan (equity): bagaimana pos belanja di APBD bisa mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi. Contohnya, dana untuk menopang kesehatan warga miskin harus lebih diprioritaskan dibanding dana klub. Di sini pejabat di daerah sama sekali tak memegang asas keadilan dalam proses penganggaran. Contoh konkritnya, dana hibah Persibo Bojonegoro mencapai Rp 12,5 miliar pada 2008, namun dana jaminan kesehatan daerah tak lebih dari Rp 2 miliar.

Ketiga, pendekatan marginal utility: bagaimana dana APBD bisa hemat tetapi tetap efektif untuk mendinamisasi perekonomian. Pintu masuknya: apakah dana hibah untuk klub sepak bola efektif untuk menggerakkan perekonomian secara luas, karena kenyataannya dana klub banyak tersedot untuk gaji pemain dan bahkan hilang karena korupsi, termasuk untuk suap wasit.

Keempat, pendekatan alokasi efisiensi lewat pengukuran cost and benefit. Kuncinya di sini adalah analisis input-outcome yang terukur. Terkait pendekatan ini, kita bisa melihat contoh dana untuk Persibo Bojonegoro pada 2009 yang sebesar Rp 6,3 miliar, sedangkan pos dana tak terduga yang biasanya untuk kebutuhan taktis bencana alam Rp 7 miliar. Beda tipis, meski asas manfaatnya jelas beda jauh.

Kelima, pendekatan pilihan warga (citizen preferences). Fokusnya adalah apakah warga ingin ada dana APBD yang lebih besar untuk klub daripada, misalnya, untuk kredit UMKM. Jika warga mengetahui dana untuk klub ternyata dikorupsi, pasti warga akan menolak APBD untuk klub.

Dengan menelaah lima dasar penentuan anggaran tersebut, kita jadi tahu bahwa menolak APBD untuk klub bukan berarti kita tak cinta sepak bola, tapi kita ingin semua sektor kehidupan maju dan sepak bola bebas korupsi.

Semua orang tiba-tiba merasa suci, peduli, dan ikut mencaci-maki PSSI. Anggota DPR yang sebelumnya tak pernah terlibat dan tahu-menahu soal sepak bola, tiba-tiba berkomentar bak nabi soal perbaikan sepak bola di koran, televisi, dan radio. Elite-elite partai memanfaatkannya untuk mendulang popularitas dengan tiba-tiba peduli kepada sepak bola. Rakyat bersorak-sorai dalam satu barisan mengamini teriakan para politisi.

Kita memang kelewat gampang lupa. Problem mental dan kebudayaan ini membuat kita hanya ikut arus sana-sini. Mayoritas dari kita hampir-hampir mengamini teriakan orang yang tiba-tiba sok reformis tanpa pernah mengecek bagaimana kiprah orang tersebut sebelumnya. Banyak pahlawan kesiangan yang kerap kita anggap sebagai juru selamat. Ujung-ujungnya, publik yang akhirnya kena tipu.

Kita juga nyaris lupa untuk bertanya: mengapa Nurdin Halid begitu bebal tak mau mundur dari PSSI meski suara miring terus bergemuruh? Atau jangan-jangan kisah Nurdin Halid adalah cerminan keseharian kita?

Praktik ”86”

Republik ini memang terlalu lama silap dan khilaf. Kita permisif saja pada kebobrokan-kebobrokan yang terjadi. Kita praktis menjadi ”Nurdin-Nurdin” lain dalam berbagai aktivitas keseharian.

Para polisi dan pelanggar lalu lintas kerap ”berdamai”, atau dalam istilahnya ”86”. Di kelurahan hingga kecamatan, kita menyelipkan amplop agar semua pengurusan dokumen berjalan ringkas dan kilat.

Korupsi meruyak di sekujur kehidupan kita. Data Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan, sepanjang 2004-2010, sebanyak 18 gubernur, 1 wakil gubernur, 17 wali kota, 8 wakil wali kota, 84 bupati, dan 19 wakil bupati terseret kasus korupsi. Dalam rentang 2004-2009, sedikitnya 1.243 anggota DPRD tersandung kasus korupsi.

Hingga pertengahan 2010, tercatat 1.800 kasus korupsi di seluruh Indonesia terkuak. Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM menyebutkan, sedikitnya terdapat 1.891 kasus korupsi di daerah-daerah hasil pemekaran, baik itu di tingkat provinsi maupun kota/kabupaten. Political and Economic Risk Consultancy 2010 juga masih menempatkan Indonesia dalam posisi yang memprihatinkan dalam peringkat negara terkorup.

Kita menyaksikan koruptor, termasuk pelaku suap, masih hidup dalam strata sosial yang tinggi. Makin orang lihai berkorupsi, makin ia diperhitungkan dan bukannya dicampakkan.

Korupsi benar-benar menjadi momok bagi republik ini. Fenomena korupsi tak hanya melukai hati publik, tapi juga memiskinkan bangsa ini. Pada gilirannya kasus korupsi yang seolah tiada henti akan mendonorkan sikap apatis rakyat terhadap keadaan sekelilingnya.

Kita kerap melihat ironi yang menyesakkan di satu sisi sekaligus komikal di sisi lain. ”Ratu Suap” Arthalita Suryani alias Ayin hidup di balik terali besi dengan segala kemewahan: perawatan kecantikan, alat penyejuk ruangan, ruang karaoke, springbed, televisi layar datar, perlengkapan tata suara dan home theatre, kulkas, ponsel pribadi, meja kerja plus perangkatnya, dan ruang nyaman dengan jejeran foto keluarga.

Jaksa yang semestinya ada di barisan terdepan penegakan hukum malah jadi mafia yang menistakan keadilan publik. Polisi dan hakim juga setali tiga uang. Ada pejabat yang terbukti korup, begitu keluar dari penjara, disambut dengan perayaan mewah dan masih berani tersenyum ceria sambil melambaikan tangan di depan wartawan, fotografer, dan kamerawan.

Kita yang sering mengklaim diri sebagai kaum agamis malah sibuk saling serang. Kerap kali bahkan dengan pedang, tombak, hingga senapan yang memakan banyak korban.

Lalu, apa bedanya mayoritas kita dengan Nurdin Halid, orang yang kita hina-dina itu? Kita rajin berkolusi sebagaimana Nurdin dituding korupsi. Kita sering tak mau tahu urusan orang lain seperti Nurdin yang juga keras kepala. Kita giat mencerca pendirian orang lain layaknya Nurdin yang juga mau menang sendiri. Kita kerap tak tahu malu seperti Nurdin yang juga tak pernah tahu malu.

Lantas, apa yang hendak kita simpulkan dari centang-perenang keadaan macam ini?

Fakta brutal ini menyembulkan kisah sedih tentang robohnya moralitas publik. Moralitas publik hanya bergaung di seminar, tapi tak jadi praktik yang menyehari.

Kita patut sedih karena kini hidup berdampingan dalam masyarakat yang korup, bebal, dan menjauh dari sigap. Suap-menyuap jadi legal, keganjilan jadi keseharian. Ini sinyal terang tentang bayangan suram Indonesia kelak: sebuah negeri di mana ketidakjujuran menghampar di setiap sudutnya.

Kita semua kaget, masygul, dan geram melihat banyak keganjilan, meski nyaris tiap hari kita juga melakukan keganjilan-keganjilan itu.

Ada sebuah drama lima babak tentang kemunafikan berumbul Tartuffe yang sangat menarik dijadikan cerminan. Drama karya dramawan Perancis Moliere ini kali pertama dipentaskan di Perancis pada 1664 dan 305 tahun kemudian dimainkan Teater Populer arahan Teguh Karya di Indonesia. Di Perancis, drama ini dilarang karena dianggap menghina kaum agamawan.

Tartuffe adalah drama legendaries ihwal kemunafikan. Tartuffe mengisahkan kiprah Tartuffe, sosok sok suci dan agamis yang sebetulnya penipu ulung. Dia membungkus aksi tipunya dengan sok mengatasnamakan Tuhan. Salah seorang korbannya adalah bangsawan bernama Orgon, yang rela mengorbankan keluarga dan hartanya karena tertipu aksi Tartuffe.

Kisah kemunafikan ini sejatinya adalah cermin keseharian kita. Kisah ini menyodorkan cermin besar tentang buruk rupanya kehidupan kita: agamawan yang tak agamis, penegak hukum yang korup, dosen yang cuma kejar proyek, pedagang yang memanipulasi timbangan, dan Nurdin Halid yang sok jadi pembina sepak bola tapi sesungguhnya melukai sepak bola.

Ya, ini fakta pahit tapi harus ditelan: ternyata Nurdin Halid hampir-hampir jadi cermin keseharian kita. Semestinya kita intropeksi bersama karena wajah kemanusiaan kita hari ini kian bopeng.

Karena itu, dari Nurdin Halid hendaknya kita tak hanya belajar mencaci-maki dan berdemonstrasi. Semestinya kita juga belajar untuk menjadi manusia baru, manusia yang lebih peka, rendah hati, teguh, dan tak mau mengambil jalan pintas untuk sebuah tujuan.