DAN AGUSTUS pun kembali datang. Dan pertanyaan-pertanyaan itu kembali terdengar, meski klise: benarkah kita sudah memangku kemerdekaan? Benarkah kita sudah merdeka?
Pertanyaan soal hakikat kemerdekaan adalah gambaran penting kehidupan kita hari ini. Pertanyaan itu tak hanya menghadirkan fakta brutal tentang berbagai permasalahan republik ini di bidang ekonomi.
Perkara yang lebih penting adalah defisit kebudayaan yang sangat besar dalam laku keseharian kita semua.
Kita semua tahu, Indonesia kontemporer adalah kisah tentang negeri yang disia-siakan. Berlimpahnya sumber daya alam tak membuat kita menjadi bangsa yang mampu membuat rakyatnya hidup bermartabat. Samudera yang membentang luas tak membuat kita menjadi bangsa yang digdaya di ranah maritim. Lahan pertanian nan subur tak kuasa membuat kita menjadi bangsa yang berkedaulatan pangan.
Pada akhirnya, limpahan potensi itu hanya akan menyeruakkan fakta pahit tentang tidak terselenggaranya kehidupan rakyat yang bermartabat dan berkeadilan. Yang menyedihkan, negara seolah merasa kita sedang baik-baik saja.
Fakta brutal tentang kemiskinan dan problem turunannya menjadi spiral masalah yang berbelit dan bercabang ke arah wabah penyakit, pengekangan demokrasi, diskriminasi terhadap minoritas, ketertinggalan IPTEK, dan tersumbatnya pengembangan kebudayaan.
Dalam konteks kebudayaan, republik ini telah kehilangan imajinasi. Kehidupan keseharian kita melulu dihadapkan pada hal-hal yang praktis dan teknis. Kehidupan kebudayaan kita miskin imajinasi tentang masa depan bersama yang lebih beradab.
Defisit imajinasi ini sangat kentara pada panggung politik kita. Politik, sebagai bagian dari instrumen untuk mewujudkan hidup yang lebih bermartabat, telah kehilangan imajinasinya sendiri. Politik tidak saja menjauh dari hakikatnya sebagai panggung tukar-tambah ide kesejahteraan rakyat, tapi juga menutup rapat-rapat akan hadirnya imajinasi baru yang bisa menerobos kebekuan.
Politik yang kita hadapi hari ini adalah politik akal miring, politik yang menegasikan imajinasi baru tentang kesejahteraan bersama. Politik akal miring disesaki oleh tukar-tambah rekening, bukan tukar-tambah ide;.
Patologi politik akal miring ini secara kelembagaan tak hanya menginfiltrasi institusi-institusi formal di kalangan elite pejabat, tapi juga menyerang di keseharian warga. Politik akal miring telah menjadi kehidupan yang menyehari: di kantor pejabat, lingkungan sekolah, kampung, bahkan otoritas keagamaan.
Dalam taraf yang mengkhawatirkan, banalitas ini membuat masyarakat dilanda defisit imajinasi tentang kehidupan bersama yang lebih baik. Alhasil, politik kewargaan kita menjelma sebagai politik kewargaan yang arogan dan dipenuhi akal bulus. Paras politik kewargaan ini bisa kita lihat pada semakin tergerusnya rasa saling percaya di antara kita. Antarwarga saling curiga, antarteman saling memata-matai.
Maka tak mengherankan jika kita menyaksikan orang berduit menyeret warga miskin yang kedapatan mengambil tiga butir kakao di ladangnya. Bukan hal baru jika kita melihat orang miskin, yang terpaksa harus mencuri untuk membayar uang sekolah anaknya, dipukuli ramai-ramai di jalanan.
Keadaan ini menunjukkan kekosongan politik kewargaan yang bersandar pada kebaikan bersama. Politik kewargaan hanya muncul dalam konteks administratif (dokumen kenegaraan), tapi minus saat berbicara dalam lingkaran sosial. Inilah politik kewargaan parsial yang menghadirkan bangunan rapuh bernama Indonesia.
Bangunan rapuh ini pasti roboh jika politik kewargaan, sebagai bagian dari banalitas politik yang ditularkan elite, tetap menisbikan kehadiran yang-lain (the others): si miskin dan kelompok minoritas.
Padahal, sebagai bangsa, politik kewargaan kita semestinya sesak dengan imajinasi kemakmuran bersama, bukan kemakmuran individual. Ruang imajinasi semacam ini memerlukan passion yang kuat untuk mengoordinasikan antara ”hasrat memperkaya diri” dan ”hasrat memberi maslahat bagi umat”.
Jadi, benarkah kita sudah merdeka?